SOAL TEMATIK
1. Jelaskan latarbelakang pergeseran
kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden menjadi
kewenangan DPR?
Jawaban: - Penjabaran mengenai upaya mempertegas
sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara dimana bidang kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga sendiri. – Untuk
meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya
masing-ma¬sing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan
legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan
ekse¬kutif). – Praktek penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang memberikan
kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang membuka peluang kepada
terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena lebih banyak
undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.
2. Jelaskan bagian dan materi dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat
diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?
Jawaban: Bagian Pembukaan UUD 1945
– menggambarkan konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR
sebelum melakukan perubahan UUD 1945. 1.Pembukaan memuat dasar filosofis dan
normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. 2.mengandung staatsidee
berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara yang harus tetap dipertahankan. 3. Pasal
37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. mempertegas
komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus
melestarikan putusan pendiri negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang
dipandang tepat mewadahi ide persatuan pada bangsa yang majemuk. 5. menggambarkan
konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
etika penegakkan hukum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan
MPR Nomor VI/MPR/2001!
Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk menumbuhkan
kesadaran tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dapat
diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak
kepada keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum
. Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban: 1) adanya masa
jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden di samping
sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3) adanya
mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi; 4) adanya mekanisme
impeachment.
4.Sebutkan substansi dan amanat dari
Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme! Jawaban:
Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin
efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.Amanat TAP MPR No.
I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan
KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.
5. Jelaskan latar belakang pembentukan
lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
Jawaban: 1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebang¬saan
seluruh daerah; 2) meningkatkan agregasi dan akomo¬dasi aspirasi dan kepentingan
daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan deng¬an negara dan
daerah; 3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah
secara serasi dan seimbang. Sebutkan dan
6. jelaskan ketentuan dari pemberlakuan
Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi!
Jawaban: • Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan
politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan
ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam
membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi
sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945. • Menciptakan pengusaha menengah yang
kuat dan besar jumlahnya • Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling
menguntungkan antar pelaku ekonomi • Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan
kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok, atau perusahaan • Pengusaha
ekonomi lemah diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha • Membuka
akses pada sumber dana
Jelaskan makna yang terkandung dalam
rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut penjabaran langsung
paham kedaulatanundang-undang dasar”!
Jawaban: rakyat yang
secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar meneguhkan bahwaNegara Republik Indonesia
Tahun 1945, alinea IV kedaulatan rakyat
dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD
1945 sebagai penjabaran langsung paham
Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan,kedaulatan rakyat secara
tegas. oleh satu lembaga negara, yaitu
MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem
kedaulatan rakyat. Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan
rakyat, sedangkan lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan
menurut aturan UUD 1945.
Jelaskan makna rumusan ”
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa” sebagai tujuan
Mengakomodasipenyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
Jawaban: Selain
untuknilai-nilai dan pandangan hidup sebagai bangsa religius mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk
manusia yang beriman, Menjunjung tinggi
nilai-nilaibertaqwa, dan berakhlak mulia.
kemanusiaan dan IPTEK, sehingga warga negara mampu menjaga harkat dan
martabat, berpihak kepada kebenaran untuk menciptakan kemaslahatan dan kemajuan
sesuai nilai-nilai agama dan budaya.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan
etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor
VI/MPR/2001!
Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana
politik yang demokratis bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara
memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan
mundur apabila merasa tidak mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana
harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik.
Sebutkan substansi dan amanat dari
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa!
Jawaban: Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk
meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta
berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan
berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan,
kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai
oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika
Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan
dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan
dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan
arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan
undang-undang.
Mengapa dalam setiap pembahasan RUU
APBN oleh Presiden dan DPR harus untuk
mengaturdengan memperhatikan pertimbangan DPD?
Jawaban: mekanisme APBN
yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena
muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab
pengelolaan keuangan negara yang Karena
APBN§ditujukan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan
nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Jelaskan mengapa MPR tidak lagi
memiliki wewenang menetapkan Implikasi
Perubahangaris-garis besar daripada haluan negara?
Jawaban: pasal 1 ayat
(2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat
dan bukan merupakan lembaga tertinggi negara.
Implikasi dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan§
secara langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana
dituangkan dalam kampanye pada proses PILPRES.
Jelaskan mengapa lembaga Dewan
Pertimbangan Agung dihapus?apakah masih ada institusi yang melaksanakan fungsi
pertimbangan kepada Alasan: –
Meningkatkan efisiensi dan efektivitasPresiden?
Jawaban:
penyelenggaraan negara karena kedudukan DPA yang setara dengan Presiden
tetapi pertimbangannya tidak mengikat Presiden. – Penetapan pertimbangan DPA
dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sehingga membutuhkan waktu dan hal ini
dipandang kurang effektif apabila Presiden memerlukan Fungsi Pertimbangan dapat diberikan oleh§pertimbangan
yang cepat. suatu dewan pertimbangan
yang berkedudukan di bawah Presiden dan dibentuk oleh Presiden.
Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme!
Jawaban: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor
XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI
HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI §
Berkeadilan dan menghormati hukum: Tidak ada dosa turunan §MANUSIA. Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia:
Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan mendapat
perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang terkait dengan hak asasi
manusia.
Untuk§
Jelaskan latar belakang dibentuknya
Komisi Yudisial!
Jawaban: Hakim agung§optimalisasi
pelaksaan fungsi kekuasaan kehakiman.
merupakan figur dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga
menjadi tumpuan bagi pencari keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi
khusus yang memiliki kewenangan untuk menjaga figur hakim agar Merupakan bagian dari upaya§dapat
berlaku adil dan profesional.
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan negara
hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis untuk menegakkan keadilan harus
senantiasa dikawal secara khusus.
Jelaskan latar belakang penegasan
perlunya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua
puluh persen) dari APBN dan APBD!
Jawab: – Implementasi dari penyelenggaraan prinsip demokrasi
pendidikan; – Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan
penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memajukan kebudayaan nasional; – Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan
dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.
Sebutkan indikator Bersatu dalam
Visi Indonesia Masa Depan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor
VII/MPR/2001!
Jawab: o meningkatnya
semangat persatuan dan kerukunan bangsa; o meningkatnya toleransi, kepedulian,
dan tanggung jawab sosial; o berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta
menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan; o berkembangnya semangat
anti kekerasan; o berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati
antar kelompok dalam masyarakat.
Jelaskan makna pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil!
Jawab: – Langsung:
penyampaian suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan. –
Umum : menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,
kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas
menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. – Rahasia : pilihan
rakyat dijamin kerahasiaannya. – Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat
menyelenggarakan pemilu dengan jujur. – Adil : Pemilu dilaksanakan dengan
mengedepankan aspek keadilan.
Jelaskan arah politik ekonomi
nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya
saing tinggi sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998!
Jawaban: Menciptakan
struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar
jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling
menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan
koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat.
Jelaskan pengertian kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan!
Jawaban: – Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan
peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini
sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. – Peradilan
dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang
berlaku.
SOAL PILIHAN
1. Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR masih tetap memiliki kewenangan menetapkan
garis-garis besar daripada haluan negara. Jawab: Salah
2. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan umum sebelumnya. Jawab: Salah
3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan dasar
pemberlakuannya. Jawab: Salah
4. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang
Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan
peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik pelanggaran hukum militer
maupun pelanggaran hukum pidana umum. Jawab: Salah
5. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan,
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI. Jawab: Benar
6. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan
lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Jawab: Salah
7. Jika Presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka MPR mengadakan sidang untuk
memilih Presiden. Jawab: Salah
8. Dewan Perwakilan Daerah HARUS mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Jawab: Salah
9. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 yang
mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia sebagai
alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan
di dalam negeri. Jawab: Salah
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu. Jawab: Benar
11. Salah satu persyaratan seorang calon Presiden dan calon
Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari rakyat yang dibuktikan dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan. Jawab: Salah
12. MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan mengadili bahwa memang terbukti
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab:
Salah
13. Jika Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti
Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan Presiden menilai
keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah
sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap berlaku. Jawab: Salah
14. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar
15. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak
memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak
dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang bersangkutan telah mengundurkan
diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Jawab: Salah
16. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Jawab: Benar
17. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak mesti
seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, karena yang paling utama
adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
Jawab: Salah
18. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh rakyat sebagai
kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Jawab: Salah
19. Salah satu tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 adalah menetapkan keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan masa yang akan datang. Jawab: Benar
20. Pahlawan Ampera sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan
MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah setiap korban perjuangan menegakkan dan
melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang telah gugur dalam merebut
kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Jawab: Salah
21. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang semangat para
penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Jawab: Benar
22. Pada saat rapat paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas pendapat
DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
23. Perubahan Undang-Undang Dasar mencakup pasal-pasal, oleh
sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai bendera, lagu kebangsaan, dan
lambang negara dapat dilakukan perubahan. Jawab: benar
24. Substansi Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan. Jawab: Salah
25. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan
Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh
Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR
RI tersebut telah berakhir masa berlakunya. Jawab: Salah
26. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan
melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi
pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS. Jawab: Salah
27. Yang berhak mengajukan calon Presiden dan calon Wakil
Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di
Indonesia. Jawab: Salah
28. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan undang-undang
tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan. Jawab: Salah
29. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 merupakan
amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
30. Pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan
memiliki paling sedikitnya 5 (lima) kabupaten/kota. Jawab: Benar
31. Kesepakatan dasar MPR untuk tetap mempertahankan bentuk
negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia didasari pertimbangan
bahwa negara Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda. Jawab: Salah
32. Ketentuan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari
kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilihan umum. Jawab: Benar
33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
pemerintah. Jawab: Salah
34. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat
mengatur (regeling). Jawab: Salah
35. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jawab: Salah
36. Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah
saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan
tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jawab:
Benar
37. Rapat MPR dinyatakan sah walaupun hanya dihadiri oleh
anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, sepanjang kuorum rapat telah
terpenuhi. Jawab: Benar
38. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang
telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya
tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
Jawab: benar
39. Substansi Pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan terbentuknya undang-undang. Jawab: Salah
40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang mengelola
sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan
adalah Pemerintah Pusat. Jawab: Salah
41. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Jawab: Benar
42. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden
kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran
hukum dan kepadanya telah dilakukan proses peradilan, tetapi belum ada putusan
hukum yang bersifat tetap. Jawab: salah
43. Presiden berwenang mensahkan undang-undang yang telah
dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi undang-undang.
Jawab: Benar
44. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran
Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan
Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, oleh
karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi Marxisme di Perguruan Tinggi
tidak boleh disampaikan. Jawab: Salah
45. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang
diatur dalam undang-undang. Jawab: Benar
46. Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam
pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi
makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah
undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Salah
47. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul
pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan Perwakilan Daerah
menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam menjalankan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jawab: Salah
48. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian
negara diatur dengan Peraturan Presiden. Jawab: Salah
49. Walaupun sudah ada undang-undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi,
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh
amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan. Jawab: Benar
50. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 maka tata urutan peraturan perundang-undangan adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU,
Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawab:
Salah
51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawab: Salah
52. Yang dimaksud dengan pernyataan Indonesia adalah negara
hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk,
baik warga negara maupun orang asing yang berada di Indonesia harus berdasar
dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jawab: Benar
53. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan
membentuk undang-undang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR.
Jawab: Benar
54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu
dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawab: Salah
55. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat
penetapan (beschikking) Jawab: benar
56. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki wewenang yang sangat
terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Jawab: Salah
57. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah
58. Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah
59. Substansi Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig),
maupun telah selesai dilaksanakan. Jawab: Benar
60. Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000,
Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur
yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa
pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
Jawab: Benar
61. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan
melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi
pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar
62. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang
warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab: Benar
63. Salah satu urusan yang tidak dilimpahkan kepada daerah
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan agama. Jawab: Benar
64. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak
berlaku lagi. Jawab: Salah
65. Walaupun masih ada Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
yang dinyatakan masih berlaku, tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan secara yuridis.
Jawab: Salah
66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicantumkan dalam
Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Jawab: Benar
67. Salah satu sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden
diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara. Jawab: Benar
68. Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan
Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sesuai dengan kewenangannya. Jawab: Salah
69. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar
pemberlakuannya. Jawab: Benar
70. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran
Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi
Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai
berlakunya jika sudah terbentuk undang-undang. Jawab: Salah
71. Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal. Jawab: Benar
72. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam
pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di setiap provinsi
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawab: Salah
73. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jawab: Salah
74. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan
Pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan
demikian, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan
Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan
masih tetap berlaku juga. Jawab: Salah
75. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI
Nomor V/MPR/2000 yang mengatur tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional adalah perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik,
baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan,
pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Jawab: Benar
76. Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu
disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Jawab: Benar
77. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan
Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jawab:
Benar
78. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah
79. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah
80. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Badan Pekerja MPR antara lain
untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika
kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi,
sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya. Jawab: Benar
81. Rumusan DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam
pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi
makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah
undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. Jawab: Benar
82. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah lagi memilih Presiden dan/atau
Wakil Presiden. Jawab: Salah
83. Negara memiliki suatu Bank Indonesia yang susunan,
kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan
undang-undang. Jawab: Salah
84. DPR berwenang mensahkan rancangan undang-undang yang
telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dengan Presiden menjadi
undang-undang. Jawab: Salah
85. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada Presiden untuk merumuskan
visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses
pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut. Jawab: Salah
86. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR
merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya.
Jawab: Benar
87. Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang
terbanyak. Jawab: Salah
88. Seorang anak yang lahir dari orang asing yang sudah
menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan menjadi calon Presiden dan calon
Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945
dipenuhinya. Jawab: Benar
89. Jika undang-undang yang mengatur tentang pemberian
gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan sudah terbentuk, maka
Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera
menjadi tidak berlaku lagi. Jawab: Benar
90. Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI
Nomor VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran
sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran
dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jawab: Benar
91. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
Jawab: Benar
92. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di
Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah
Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Jawab: Benar
93. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jawab: Salah
94. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar
dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan
mengelola sumber daya alam. Jawab: Salah
95. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar
96. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah
lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
97. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta
sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden. Jawab: Salah
98. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh
gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun
kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam
melakukan perjuangan politik. Jawab: Benar
99. Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri
sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR. Jawab: Benar
100. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
Dengan demikian, pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan
dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan
penjamin atas utang-utang swasta tersebut. Jawab: Salah
101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai
politik. Jawab: Benar
102. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya secara bersamaan. Jawab: Salah
103. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah
104. Salah satu substansi Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah
dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara
keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah harus mendapatkan anggaran yang sama
besar untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Jawab: Salah
105. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan
KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat
antara lain kebebasan mendapatkan informasi. Jawab: Benar
106. Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang
bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya
dalam pemilihan umum.
Jawab: Salah
108. Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk
menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah
asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar
109. Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip
saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham
mengenai negara hukum. Jawab: Benar
110. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan
KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat
antara lain Ombudsman. Jawab: Benar
111. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah
menugaskan kepada DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut
pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut,
mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini. Jawab: Benar
112. Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Jawab: Benar
113. Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung
kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Jawab: Salah
114. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab:
Salah
115. Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk
menghindarkan praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu
jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya,
harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah
menjabat. Jawab: Benar
116. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang
lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Jawab: Salah
117. Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam
memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi
melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya. Jawab:
Salah
118. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri
sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh
sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jawab: Benar
119. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab:
Salah
120. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah
Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Jawab: Salah
121. Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan
KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat
antara lain kejahatan terorganisasi. Jawab: Benar
122. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan
Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh
Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR
RI tersebut telah berakhir masa berlakunya. Jawaban: Salah.
123. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam
jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, secara berturut-turut.
Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kembali
dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
124. Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan
hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal
dengan sebutan Due process of law. Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi
hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang
mengatur tentang hal tersebut. Jawaban: Benar.
125. Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu
dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
126. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses politik, tanpa ada pembuktian
terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum. Jawaban: Benar.
127. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan
Umum merupakan salah satu Ketetapan yang masuk dalam kategori Pasal 1 Ketetapan
MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawaban: Salah.
128. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara,
yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah
Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada
MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya.
Jawaban: Benar.
129. Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan
jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak
ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin
ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena
faktor waktu. Jawaban: Benar.
130. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2
ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima
tahun di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan
mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
131. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,
Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh
menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.
Jawaban: Benar.
132. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah:
Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan
Daerah. Jawaban: Salah.
133. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,
Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan
undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden. Jawaban:
Benar.
134. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan
demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak
dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Jawaban:
Salah.
135. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
136. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil
Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis
Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden
bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung. Jawaban: Salah.
SOAL REBUTAN
1. Setelah perubahan,
Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal,
dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73
Pasal, dan 170 Ayat
2. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud
istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara yang
tidak bertentangan dengan hokum
3. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 adalah tentang…
Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan
sistem pemerintahannya adalah… Jawab: Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan
Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum.
8. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban
mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan
dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai
pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam
rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kuorum rapat Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan…
Jawab: Peraturan Pemerintah.
12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan
abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah… Jawab: Adalah hak DPR untuk
meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting
dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan… Jawab: otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah.
15. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
berdasarkan Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 4 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea.
Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan
bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor
Timur
20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat.
22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
23. Syarat
terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden adalah… Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50
persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya
lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN,
serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun
juga.
25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari…
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi
Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah Agung.
27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang
kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan
dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea.
Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan
hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud
istilah equality before the law adalah… Jawab: Semua warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum
33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pengangkatan
Pahlawan Ampera
34. Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah… Jawab:
Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… Jawab: produk
hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar,
Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.
36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VII/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Visi Indonesia Masa Depan
37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden
jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik
karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa
jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut
dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan;
serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah… Jawab: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara
proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber
daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat
persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 adalah tentang… Jawab: Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah
Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap
Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis/Marxisme Leninisme.
45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.
46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
47. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah
membangun sistem checks and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and
Balances dalam hubungan antar lembaga negara adalah… Jawab: Prinsip saling
mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara
49. Arti dari istilah welfare state adalah… Jawab: Negara
yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang
50. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
51. Perubahan dan
penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri…
Jawab: mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
54. Amanat Ketetapan
MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah… Jawab: Memerintahkan pembentukan berbagai undang-undang
tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal
18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan
presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap adalah… Jawab: Sampai
berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
58. DPR memiliki hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah… Jawab:
Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara adalah… Jawab: Presiden.
60. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
berdasarkan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik
karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai
dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah…. Jawab: Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan
Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara
‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan,
dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun
2006
63. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan
bentuk pemerintahannya adalah… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima
tahun di ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor
putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah
terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
69. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia
70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar
Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi
dan tugas pembantuan.
72. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab: Tata urutan peraturan
perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI ini adalah: Undang-Undang Dasar
1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah;
73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan
adalah… Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun
tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.
74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk
memilih… Jawab: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
75. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
berdasarkan Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004..
Sedangkan pengelompokkan Pasal 6 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik
karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai
dilaksanakan.
76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas
Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam
Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah… Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49
Ayat.
77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun
2006
78. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/2000 adalah tentang… Jawab: Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari… Jawab: Anggota
DPR dan Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
81. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab:
Memerintahkan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan
peraturan perundang-undangan.
82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya
83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan
Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka
pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
85. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis/Marxisme Leninisme adalah… Jawab: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966
ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia.
86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden
mengusulkan dua calon Wakil Presiden yang berasal dari… Jawab: Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang bersangkutan pada waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus
mendapat persetujuan bersama dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas
penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab: Pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
90. Pengelompokkan
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor
I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai
dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah….
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang
baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan
umum tahun 2004.
91. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea.
Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun
1959.
93. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun
2006
94. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah
putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab: mempunyai kekuatan hukum
sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan
nomor putusan Majelis.
95. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.
96. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan
Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara
‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan,
dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran
pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.
99. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang… Jawab: Politik Ekonomi dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi.
100. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang… Jawab: Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
103. Pengajuan
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat
dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
104. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang… Jawab: Penentuan Pendapat di Timor
Timur
105. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
106. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam waktu berapa harikah MPR
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden… Jawab:
Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan
Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal
18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
Jawab: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.
109. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan
dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
110. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor
putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab: putusan MPR yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan menggunakan nomor
putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun
2006
112. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah
Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang
dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab: Penegakan hukum dengan cara
yang tidak bertentangan dengan hukum
113. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur
dalam undang-undang.
114. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 2 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan.
115. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan
MPR RI No. VI/MPR/2001: Jawab : Rumusan yang bersumber pada ajaran agama,
khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang
tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan
bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa
116. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah…
Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
117. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah
terlebih dahulu ada putusan dari… Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
119. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab: Pemerintah berkewajiban
mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan
dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai
pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam
rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
120. Substansi
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan
penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN
harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
121. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan
dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Dasar hukum peninjauan terhadap materi
dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan
Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
122. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan
status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
123. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD
yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang. Jumlah anggota DPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 550 orang.
124. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah…
Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan
jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode
2004-2009 adalah… Jawab: 128 orang.
126. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 678
orang.
127. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Jawab:
Kasasi.
129. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah
Agung berwenang untuk… Jawab: menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang.
130. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… Jawab: harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum. 131. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan
calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk
ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara
yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden.
134. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung,
Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka… Jawab: menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
135. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.
Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah …
a. pemanfaatan sumber dana kurang jelas
dan tidak transparan
b. kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan
c.
kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal
d. dualisme peradilan kurang menjamin
kepastian hukum
e. kekuasaan BPKP tidak jelas karena
sangat tergantung kepada presiden
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat adalah …
a. memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
b. momentum yang harus
dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
c. pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
d. susunan negara, fungsi serta tujuan
negara RI
e. motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 adalah …
a. kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME
b. adanya momentum
yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan
c. kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan
d. pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
e. kehidupan bangsa Indonesia yang seimbangan antara material dan
spiritual
Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI 1945 dengan
Pembangunan Nasional adalah …
a.
berhasilnya
pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur
b.
berhasilnya
pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
c.
pembangunan
nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
d.
berhasilnya
pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
e.
pembangunan
nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia
Pokok Pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa
kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Tuhan YME adalah
yang…
a. Pertama
d. Keempat
b. Kedua
e. Pertama dan Keempat
c.
Ketiga
Salah satu kesepakatan dasar sebelum MPR melakukan perubahan UUD
Negara RI 1945 adalah
a.
perubahan UUD melalui referendum
b.
mempertegas sistem presidensial
c.
pemilihan presiden melalui pemilu secara langsung
d.
mengubah seluruh isi UUD 1945
e.
pembentukan DPD
Dasar hukum perubahan UUD Negara
RI 1945 adalah ……
a.
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum
b.
pasal 37 UUD 1945
c.
Hasil kesepakatan MPR dalam sidang umum
d. UU No.
75 tahun 1959 tentang dekrit presiden
e.
Demonstrasi mahasiswa tahun 1998
Salah satu tujuan dilakukannya
perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ……
a.
memudahkan pergantian presiden dan wakil presiden
b.
terciptanya penyederhanaan ketatanegaraan RI
c.
terciptanya penyederhanaan sistem kepartaian
d.
tuntutan reformasi 1998
e.
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM
Perubahan UUD Negara RI 1945 dilakukan
dengan tetap mempertahankan naskah aslinya. Hal ini dikenal dengan
istilah ….
a.
adenium
d. addendum
b.
adelia
e. referendum
c.
adentium
Sistematika UUD Negara RI tahun
1945 setelah di ubah terdiri atas......
a.
Pembukaan dan pasal-pasal.
b. Pembukaan,
batang tubuh dan pasal-pasal
c.
Pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan
d.
Pasal-pasal dan penjelasan
e.
Pembukaan, batang tubuh, dan aturan peralihan
Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000
tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan, kedudukan Pancasila
berdasarkan Tap tersebut adalah sebagai … .
a.
Sumber Hukum Dasar Nasional
d. Kepribadian bangsa
b.
Dasar Negara
e. Cita – cita nasional
c.
Pandangan Hidup
Sebelum dibentuknya MPR/DPR berdasarkan hasil pemilu, pelaksanaan Badan
Legislatif dipegang oleh … .
a.
MPRS
d. DPAS
b. KNIP
e. BPUPKI
c.
DPRS
Pengesahan
hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945 dilaksanakan pada … .
a.
21 Mei
1998
d. 16 Agustus 2000
b. 10
Agustus
1999
e. 10 Agustus 2003
c.
10 Agustus 2002
Pada hakikatnya
landasan hukum yang menjelaskan tentang kewajiban dasar warga negara dalam
menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara adalah ...
a.
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
b.
Pembukaan UUD 1945 alinea
I
d. Pembukaan UUD 1945 alinea III
c.
Pembukaan UUD 1945 alinea
II
e.
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah
anggota DPD 2009 – 2014 berjumlah …..
a.
128 orang
d. 136 orang
b.
132
orang
e. 138 orang
c.
134 orang
Jumlah anggota MPR periode 2009 – 2014 adalah ….
a.
500
orang
b.
550
orang
d. 750 orang
c.
678 orang
e. 1000 orang
Pancasila memiliki dimensi pengembangan yang diperlukan
guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Pernyataan
tersebut merupakan penjabaran dari dimensi....
a.
realitas
d. dinamis
b.
idealisme
e. fleksibilitas
c.
demokrasi
Pada hakikatnya Pancasila disahkan bersama-sama dengan
disahkannya UUD 1945 oleh panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) pada
tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi
Pancasila sebagai …..
a.
Dasar Negara.
b.
Jiwa bangsa Indonesia.
c.
Sumber Hukum Dasar Nasional
d. Pandangan Hidup bangsa
Indonesia
e.
Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia
harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua Sila Pancasila. Pernyataan
tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai …..
a. Dasar Negara
b. Pandangan Hidup bangsa Indonesia.
c.
Jiwa bangsa Indonesia.
d.
Sumber Hukum Dasar Nasional
e.
Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
Perhatikan data dibawah ini :
1.Cinta akan
kemajuan dan pembangunan
2.Pimpinan
kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3.Keseimbangan
antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4.Musyawarah
untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas
dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor …..
a. 1 dan 3
d. 2 dan 4
b. 1 dan
4
e. 3 dan 4
c. 1 dan 2
Pada hakikatnya bagian dan materi dalam UUD Negara
RI Tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan sekalipun oleh MPR hasil
pemilihan umum adalah …
a.
Aturan Peralihan
b.
Aturan Tambahan
c.
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
d.
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
e.
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan
Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum, yaitu …
a. Naskah baru perubahan Undang-Undang Dasar
1945 menggantikan naskah asli sebelumnya
b. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945
diganti dengan naskah perubahan yang baru
c. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945
digabungkan dengan naskah perubahan baru
d. Naskah asli Undang-Undang
Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah
asli.
e. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945
digabungkan dengan naskah perubahan baru ditambah dengan aturan peralihan
Perhatikan data berikut :
1.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6.
Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan
kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum diadakannya Perubahan UUD
1945 ditandai oleh nomor ...
a.
1, 2, dan 3
b.
3, 4, dan 5
c.
2, 4, dan 6
d.
3, 4, dan 6
e.
1, 3, dan 5
Perhatikan
data berikut :
1.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
2.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6.
Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh
nomor ...
a.
1, 2, dan 3
b.
3, 4, dan 5
c.
2, 4, dan 6
d.
3, 4, dan 6
e.
4, 5, dan 6
Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya
menyatakan tentang ….
a.
Indonesia adalah negara kesatuan
b.
Indonesia adalah negara hukum
c. Kekuasaan tertinggi
ditangan rakyat
d.
Bentuk Pemerinthan Indonesia adalah Republik
e.
Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI 1945
Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
a.
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
b.
Memilih presiden dan wakil presiden
c.
Mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden
d.
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
e.
Memberhentikan presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Setelah adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5
ayat 1, mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden …
a.
memperhatikan keinginan DPR
b. memberi gelar dan tanda kehormatan
sesuai UU
c.
menyatakan perang dengan persetujuan DPR
d.
mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
e. berhak mengajukan RUU kepada DPR
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan. Pernyataan tersebut terdapat dalam ...
a.
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945
b.
Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945
c.
Pasal 7B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
d.
Pasal 7B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
e.
Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945
Pasal
7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang
menyebutkan bahwa …
a. Negara Indonesia
adalah Negara Hukum
b. Indonesia adalah
Negara Kesatuan yang berbentuuk Republik
c. Presiden
tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
d. Presiden memberi grasi
dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahlamah Agung
e. Presiden
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat
Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan ....
a.
Dewan Perwakilan
Rakyat
b.
Mahkamah Agung
c.
Pengadilan
Banding
d.
Menteri Hukum dan HAM
e.
Mahkamah Konstitusi
Sifat Pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 5 Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah...
a.
jujur, adil, dan mandiri
b.
nyata, mandiri, dan adil
c.
nasional, tetap, dan mandiri
d.
langsung, umum, dan tetap
e.
nasional, mandiri, dan langsung
Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945, warga negara
Indonesia memilik hak ...
a. Kedudukan yang sama dalam hukum
b. Kedudukan yang sama
dalam pemerintahan
c. Memasuki organisasi
sosial dan politik
d. Mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Ikut serta dalam pemelihan umum dan pemerintahan
Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasioanal.
Rumusan pasal tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal …..
a.
31 ayat 1
b.
31 ayat 2
c.
31 ayat 3
d.
31 ayat 4
e.
31 ayat 5
Negara bertanggung jawab atas
penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pernyataan
tersebut terdapat pada ...
a. Pasal 32 UUD NRI
1945
d. Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945
b. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI
1945 e. Pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945
c. Pasal 34 ayat 1 UUD NRI
1945
Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...
a.
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
b.
Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
c. Mengawasi dengan
cermat semua perbuatan para hakim
d.
Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
e. Memutuskan perkara berkenaan dengan
pembubaran partai politik.
Pada dasarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah ...
a.
Etika Kehidupan Berbangsa
b.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
c.
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
d.
Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia
e.
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. menyebabkan MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI, yaitu
...
a.
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/ 1998
b.
Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000
c.
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
d.
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001
e.
Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas
manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian
Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa
mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian,
keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh
nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat tersebut terdapat
dalam Ketetapan MPR RI, yaitu ...
a.
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/ 1998
b.
Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000
c.
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
d.
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001
e.
Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas…
a.
Sentralisasi dan Desentralisasi
b.
Desentralisasi dan Midebewind
c.
Otonomi Umum dan Otonomi Khusus
d. Otonomi
dan Tugas Pembantuan.
e.
Perimbangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau
desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
dinamakan...
a.
Tugas pembantuan
b.
Madebewind
c.
Sentralisasi
d.
Desentralisasi
e.
Otonomi Daerah
Yang dimaksud dengan equality before the law
adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan
istilah due process of law adalah…
a.
Persamaan didalah hukum dan pemerintahan
b.
Asas Praduga Tidak bersalah sebelum diputus pengadilan
c.
Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
d.
Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
e.
Proses hukum yang dillaksanakan oleh bbadan-badan peradilan di Indonesia
Perhatikan data berikut :
1. adanya mekanisme
impeachment.
2. Presiden
dapat membubarkan DPR
3. Presiden di
samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan
4. adanya mekanisme
saling mengawasi dan saling mengimbangi
5. DPR dapat
membubarkan kabinet
Berdasarkan data diatas yang merupakan ciri- ciri sistem
pemerintahan presidensial ditandai oleh nomor ...
a.
Nomor 1, 2, dan 3
b. Nomor
1, 3, dan 4
c.
Nomor 1, 3, dan 5
d.
Nomor 2, 3, dan 4
e.
Nomor 2, 4, dan 5
Dalam Sistem Pemilihan Umum, yang berhak mengusulkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden adalah…
a.
Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum
b.
Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila
c.
Perwakilan Partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat
d.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum
e.
Praksi- praksi dan Komisi – komisi di Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh
sekurang-kurangnya…
a.
½ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
b.
½ + 1 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
c.
1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
d.
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
e.
3/4 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah…
a. Menteri
Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri yang diselenggarakan secara bersama-sama.
b. Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
c. menteri
Luar Negeri dan Menteri Pertahanan yang diselenggarakan secara bersama-sama.
d. Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diselenggarakan secara
bersama-sama.
e. Pemilihan
Pejabat sementara presiden dan wakil presiden sampai dilaksanakannya pemilihan
umum yang dipercepat
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah
mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah hak ...
a.
interpelasi
b.
angket
c.
budget
d.
menyatakan pendapat
e.
mengajukan pertanyaan
Penghentian proses peradilan kepada seseorang sekelompok
orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah
diproses melalui lembaga peradilan yang dihentikan dinamakan ...
a.
grasi
b.
amnesti
c.
abolisi
d.
remisi
e.
rehabilitasi
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan
Pemilihan umum Tahun 2009 didasarkan pada …
a. UU No. 22 tahun
2007
d. Pasal 24 UUD NRI 1945
b.
UU No. 42 tahun 2008
e. Pasal 25 UUD NRI 1945
c.
UU No. 2 tahun 2008
Dalam mengangkat pejabat negara, seperti Duta Besar,
Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian. Presiden RI perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan dari Lembaga...
- Mahkamah Agung
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Mahkamah Konstitusi
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan
sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya ...
a.
5 (lima) kabupaten/kota
b.
7 (tujuh) kabupaten/kota
c.
10 (sepuluh) kabupaten/kota
d.
1/2 kabupaten/kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia
e.
2/3 kabupaten/kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia
BABAK TEMATIK
1.
Jelaskan mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, dan
apakah ketentuan itu menghalangi seseorang yang tidak menjadi anggota partai
politik untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden!
• mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat
• memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia
• mewujudkan NKRI
• Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh estimasi yang kuat dari rakyat
2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tsb!
• Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu
• Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI
• Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan reformasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata dalam rangka melakukan demokratisasi, peran sospol dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadiny penyimpangan peran, dan fungsi TNI dan POLRI mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
3. Sebutkan rumusan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!
• “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
• Makna : Agar negara melalui berbagai lembaga negara yang dibentuknya (MPR,DPR,PRESIDEN, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebutuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.
• mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat
• memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia
• mewujudkan NKRI
• Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh estimasi yang kuat dari rakyat
2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tsb!
• Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu
• Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI
• Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan reformasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata dalam rangka melakukan demokratisasi, peran sospol dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadiny penyimpangan peran, dan fungsi TNI dan POLRI mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
3. Sebutkan rumusan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!
• “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
• Makna : Agar negara melalui berbagai lembaga negara yang dibentuknya (MPR,DPR,PRESIDEN, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebutuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.
Babak Benar
atau Salah
1. Ketetapan
MPR No. V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di timor timur dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan. Dalam ketetapan tersebut MPR menugaskan kepada
presiden republic Indonesia, salah satunya untuk bersama badan internasional
mengambil langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga timor
timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat yang
dilaksanakan di timor timur. (B)
2. Presiden
republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Menurut UU
penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden
dan menteri negara, sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah
pemerintah daerah bersama DPRD. (B)
3. Setiap
warga negara memiliki hak untuk menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia
yang memiliki hak untuk menggunakan hak memilih adalah yang pada hari pemungutan
suara telah genap berumur 17 tahun/lebih atau sudah/pernah kawin. (B)
4. Peserta
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Prov, DPRD kabupaten adalah
parpol. Seluruh parpol di Indonesia secara otomatis ditetapkan sebagai peserta
pemilu oleh KPU. (S)
5. Salah
satu latar belakang ditetapkanya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan
persatuan dan kesatuan nasional adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen
seluruh bangsa agar menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk
mempersatukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tetap
tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik. (B)
6.
Penyelesaian persoalan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh MK
hanya dapat dilakukan apabila terdapat keberatan dari pasangan calon presiden
dan wakil presiden mengenai penetapan hasil yang diajukan paling lama 3 hari
setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wapres oleh KPU. (B)
7. Sesuai
dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu peran
TNI melaksanakan tugas negara penyelengaan wajib militer bagi warga negara yang
diatur oleh UU. (B)
8. Salah
satu latar belakang ditetapkannya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pememantapan
kesatuan dan persatuan nasional adalah karena perjalanan bangsa Indonesia telah
mengalami berbagai konflik, baik konflik vertical maupun horizontal, sebagai
akibat dari ketidakadilan, pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum, serta
praktik KKN. (B)
9. Pemilu
diselenggarakan suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut
UU, jumlah anggota KPU adalah 7 orang, anggota KPU Provinsi sebanyak 5 orang,
sedangkan anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang. (S)
10.
Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa
Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri merupakan salah satu indikator untuk
mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Hal ini
merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan
perwujudan visi Indonesia 2020, sebagaimana tercantum dalam KET MPR
No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. (S)
11. NKRI
dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten, dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Pembentukan daerah dalam wilayah
NKRI ditetapkan dengan UU (B)
12. Sesuai
dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu tugas
bantuan POLRI adalah turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan
kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police
Organisation (INTERPOL). (B)
13. Parpol
adalah organisasi yang bersifat nasional. Salah satu syarat untuk mendirikan
dan membentuk parpol adalah paling sedikit dibentuk oleh 50 orang WNI yang
telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. (B)
14. Menurut
tap MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan
perundang-undangan, UU dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD
RI 1945 serta ketetapan MPR RI. (B)
15. Sesuai
dengan KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan terwujudnya
masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
merupakan salah satu idikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang demokratis. (S)
BABAK REBUTAN
1. Rumusan
Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada ditagan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”
2. Pemilu
diselenggarakan untuk memilih anggota DPD, DPR, Presiden, dan wakil presiden,
serta DPRD. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Peseorangan
3. Ketetapan
MPR RI No.I/MPR/2003 berisi tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum
ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republic Indonesia tahun 1960 sampai
dengan tahun 2002
4. Jika
presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, serta tidak mampu melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai
habis masa jabatannya. Ketentuan tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar
1945 pasal dan ayat berapa? Pasal 8 ayat 1
5. Rumusan
pasal 2 ayat 2 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya 1
kali dalam 5 tahun di ibukota negara”
6. Quorum
rapat dalam sidang paripurna DPR untuk pengambilan putusan mengenai pengajuan
permintaan DPR kepada mahkamah konstitusi tentang dugaan bahwa presiden
melanggar konstitusi adalah 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat
yang hadir.
7. Rumusan
pasal 3 ayat 1 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar”
8. Dewan
Perwakilan rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat. Selain hak dewan perwakilan rakyat tersebut, setiap anggota mempunyai
hak “menyampaikan usul dan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan hak imunitas”
9. Ketetapan
MPR RI No.VI/MPR/2001 adalah tentang Etika kehidupan Berbangsa
10. Dalam
hal terjadinya kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60
hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih calon
wakil presiden yang diusulkan oleh presiden
11. Rumusan
pasal 5 ayat 2 adalah “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”
12. Anggota
BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Lembaga negara yang
meresmikan adalah presiden
13. KET MPRS
RI No.XXIX/MPRS/1966 berisi tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera
14. Bentuk
negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk sistem pemerintahan negara
Indonesia adalah presidensial
15. Rumusan
Pasal 7C adalah “Presiden tidak dapat membubarkan dan/atau membekukan Dewan
Perwakilan Rakyat”
BABAK PENYISIHAN
1. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945!
2. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam KET No.6/MPR/2001!
1. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945!
2. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam KET No.6/MPR/2001!
Benar atau
Salah
1.Rumusan diatur dalam UU yang terdapat dalam pasal atau ayat UUD 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah UU yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
2. Dewan perwakilan daerah dapat mengajukan usul pemberhentian gubernur, bupati, atau walikota jika DPD menilai gubernur, bupati, atau walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah
3. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dengan peraturan presiden.
4. Walaupun sudah ada UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi KET MPR RI No.11/MPR/1998 tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari ketetapan tersebut dilaksanakan
5. Setelah perubahan UUD 1945 maka tata urutan perundang-undangan adalah UUD 1945, KET MPR, UU, perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah
6. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah karena presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan UU
7.Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan peraturan pemerintah
8. NKRI terdiri dari daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU
9. Substansi pasal 6 KET MPR RI No.1/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final atau enmaleh maupun telah selesai dilaksanakan.
1.Rumusan diatur dalam UU yang terdapat dalam pasal atau ayat UUD 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah UU yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
2. Dewan perwakilan daerah dapat mengajukan usul pemberhentian gubernur, bupati, atau walikota jika DPD menilai gubernur, bupati, atau walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah
3. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dengan peraturan presiden.
4. Walaupun sudah ada UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi KET MPR RI No.11/MPR/1998 tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari ketetapan tersebut dilaksanakan
5. Setelah perubahan UUD 1945 maka tata urutan perundang-undangan adalah UUD 1945, KET MPR, UU, perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah
6. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah karena presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan UU
7.Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan peraturan pemerintah
8. NKRI terdiri dari daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU
9. Substansi pasal 6 KET MPR RI No.1/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final atau enmaleh maupun telah selesai dilaksanakan.
1. Setiap warga Negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, hal ini diatur dalam UUD NRI
1945 pasal …….
a.
pasal 27 ayat 1
b.
pasal 27 ayat 2
c.
pasal 27 ayat 3
d.
pasal 30 ayat 1
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajibmembiayainya. Rumusan pasal tersebut
terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal..
a.
pasal 31 ayat 1
b.
pasal 31 ayat 2
c.
pasal 31 ayat 3
d.
pasal 31 ayat 4
3. Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasioanal. Rumusan pasal tersebut
terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal …..
a.
pasal 31 ayat 1
b.
pasal 31 ayat 2
c.
pasal 31 ayat 3
d.
pasal 31 ayat 4
4. Negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Rumusan pasal tersebut terdapat
dalam UUD NRI 1945 pasal …..
a. pasal 32 ayat 1
b. pasal 32 ayat 2
c. pasal 35
d.
pasal 36
5. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang
MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya …… dari jumlah anggota MPR.
a. 1/2
b. 1/3
c. 1/4
d. 2/3
6. MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan
terhadap materi dan status hukum Tap MPRS dan Tap MPR untuk diambil putusan
pada siding MPR tahun 2003. Rumusan tersebut terdapat dalam ……
a.
aturan peralihan pasal 1
b.
aturan peralihan pasal 2
c.
aturan tambahan pasal 1
d.
aturan tambahan pasal 2
7. Berdasarkan aturan peralihan pasal III
UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal ….
a. 17 Agustus 2001
b.
17 Agustus 2002
c.
17 Agustus 2003
d.
17 Agustus 2004
8. Salah
satu tuntutan reformasi adalah ………..
a.
mempertahankan UUD 1945
b. perubahan ABRI menjadi TNI
c.
sentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
d. perubahan UUD NRI tahun 1945
9.
Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan pada masa MPR dipimpin oleh
…..
a. H. Harmoko
b.
Prof. Dr. H.M. Amin Rais
c.
Dr. H. Hidayat Nur Wahid
d.
H. Taufik Kiemas
10. Salah
satu yang melatarbelakangi dilakukan perubahan UUD NRI 1945 adalah
.........
a.
UUD NRI 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga menimbulkan
multitafsir
b.
UUD NRI 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada legislatif
c.
UUD NRI 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan MPR untuk
mengatur
hal-hal penting
d. UUD NRI 1945 membetuk struktur
ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan
eksekutif
11. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah
yang merupakan perubahan UU No. 32 tahun 2004 adalah…..
a. UU No. 12
tahun 2008
b. UU No. 13
tahun 2008
c. UU No. 14
tahun 2008
d. UU No. 15
tahun 2008
12. Undang-undang
yang mengatur partai politik yang berlaku saat ini adalah .....
a. UU No. 1
tahun 2008
b. UU No. 2
tahun 2008
c. UU No. 3
tahun 2008
d. UU No. 4
tahun 2008
13.
Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
tahun 2009 adalah ....
a. UU No. 8 tahun
2008
c. UU No. 10 tahun 2008
b.
UU No. 9 tahun 2008
d. UU No. 11 tahun 2008
14.
Undang-undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun
2009 adalah ......
a. UU No. 40 tahun
2008
c. UU No. 42 tahun 2008
b. UU No. 41 tahun
2008
d. UU No. 43 tahun 2008
15. Yang
dapat menyebabkan bubarnya partai politik antara lain sebagai
berikut kecuali .....
a. membubarkan diri oleh partai yang
bersangkutan
b.
menggabungkan diri dengan parpol lain
c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi
d. dibubarkan oleh menteri kehakiman
16.
Jumlah ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2004 adalah
.......
a.
5 Ketetapan
b.
6 Ketetapan
c.
7 Ketetapan
d. 8
Ketetapan
17. DPD
dapat memberikan pertimbangan hal yang berkaitan dengan .....
a. RAPBN
b. Pertahanan Negara
c. Pengangkatan
duta
d. Pemberian amnesti dan abolisi
18. Lembaga
negara yang mempunyai wewenang mengusulkan calon hakim agung adalah ......
a.
MA
c. KY
b.
MK
d. Presiden
19. hasil
pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada
lembaga dibawah ini , kecuali .......
a.
DPR
c. DPRD
b.
DPD
d. Presiden
20. Bank Central
sebagai lembaga keuangan negara yang independen diatur dalam UUD NRI 1945 pasal
......
a. pasal 23
A
c. pasal 23 C
b. pasal 23
B
d. pasal 23 D
BABAK TEMATIK
1. Jelaskan mengapa
pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, dan apakah ketentuan itu
menghalangi seseorang yang tidak menjadi anggota partai politik untuk menjadi
calon presiden dan calon wakil presiden!
• mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat
• memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia
• mewujudkan NKRI
• Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh estimasi yang kuat dari rakyat
2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tsb!
• Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu
• Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI
• Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan formasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata dalam rangka melakukan demokratisasi, peran sospol dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadiny penyimpangan peran, dan fungsi TNI dan POLRI mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
3. Sebutkan rumusan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!
• “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
• Makna : Agar negara melalui berbagai lembaga negara yang dibentuknya PR,DPR,PRESIDEN, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebutuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.
• mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat
• memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia
• mewujudkan NKRI
• Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh estimasi yang kuat dari rakyat
2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tsb!
• Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu
• Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI
• Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan formasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata dalam rangka melakukan demokratisasi, peran sospol dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadiny penyimpangan peran, dan fungsi TNI dan POLRI mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
3. Sebutkan rumusan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!
• “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
• Makna : Agar negara melalui berbagai lembaga negara yang dibentuknya PR,DPR,PRESIDEN, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebutuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.
BABAK BENAR ATAU SALAH
1. Ketetapan
MPR No. V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di timor timur dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan. Dalam ketetapan tersebut MPR menugaskan kepada
presiden republic Indonesia, salah satunya untuk bersama badan internasional
mengambil langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga timor
timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat yang
dilaksanakan di timor timur. (B)
2. Presiden
republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Menurut UU
penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden
dan menteri negara, sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah
pemerintah daerah bersama DPRD. (B)
3. Setiap
warga negara memiliki hak untuk menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia
yang memiliki hak untuk menggunakan hak memilih adalah yang pada hari
pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun/lebih atau sudah/pernah kawin.
(B)
4. Peserta
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Prov, DPRD kabupaten adalah
parpol. Seluruh parpol di Indonesia secara otomatis ditetapkan sebagai peserta
pemilu oleh KPU. (S)
5. Salah satu latar belakang ditetapkanya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen seluruh bangsa agar menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tetap tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik. (B)
5. Salah satu latar belakang ditetapkanya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen seluruh bangsa agar menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tetap tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik. (B)
6.
Penyelesaian persoalan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh MK
hanya dapat dilakukan apabila terdapat keberatan dari pasangan calon presiden
dan wakil presiden mengenai penetapan hasil yang diajukan paling lama 3 hari
setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wapres oleh KPU. (B)
7. Sesuai
dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu peran
TNI melaksanakan tugas negara penyelengaan wajib militer bagi warga negara yang
diatur oleh UU. (B)
8. Salah
satu latar belakang ditetapkannya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pememantapan
kesatuan dan persatuan nasional adalah karena perjalanan bangsa Indonesia telah
mengalami berbagai konflik, baik konflik vertical maupun horizontal, sebagai
akibat dari ketidakadilan, pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum, serta
praktik KKN. (B)
9. Pemilu
diselenggarakan suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut
UU, jumlah anggota KPU adalah 7 orang, anggota KPU Provinsi sebanyak 5 orang,
sedangkan anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang. (S)
10.
Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa
Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri merupakan salah satu indikator untuk
mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Hal ini
merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan
perwujudan visi Indonesia 2020, sebagaimana tercantum dalam KET MPR
No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. (S)
11. NKRI
dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten, dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Pembentukan daerah dalam wilayah
NKRI ditetapkan dengan UU (B)
12. Sesuai
dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu tugas
bantuan POLRI adalah turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan
kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police
Organisation (INTERPOL). (B)
13. Parpol
adalah organisasi yang bersifat nasional. Salah satu syarat untuk mendirikan
dan membentuk parpol adalah paling sedikit dibentuk oleh 50 orang WNI yang
telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. (B)
14. Menurut
KET MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan
perundang-undangan, UU dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD
RI 1945 serta ketetapan MPR RI. (B)
15. Sesuai
dengan KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan terwujudnya
masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
merupakan salah satu idikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang demokratis. (S)
SOAL BENAR SALAH
1.
Sistem
pemerintahan presidensial disebut juga sebagai pixed executive karena masa
jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen, benar atau
salah ?
Jawab :Benar
2.
Dalam
sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak berwenang untuk memberhentikan
para menteri. Pernyataan tersebut benar atau salah ?
Jawab :Salah,
membubarkan parlemen atau badan legislatif
3.
Landasan
konstitusional bagi kekuasaan Presiden RI untuk menjalankan pemerintahan negara
dan mengangkat para menteri atau sebagai
acuan bahwa negara RI menerapkan sistem pemerintahan presidensial adalah
Pasal 4 dan 17 UUD 1945. Benar atau salah ?
Jawab :Benar
4.
Dalam
sistem check and balances di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk
memberhentikan Presiden dan wakil Presiden atas usul DPR. Pernyataan tersebut
benar atau salah?
Jawab :Benar
5.
Salah
satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer adalah kekuasaan kepala Negara
mutlak. Benar atau salah ?
Jawab :Salah,
Parlemen dapat mengontrol eksekutif dengan efektif
6.
Pemerintahan
dalam arti sempit meliputi MPR, Presiden dan Menteri. Pernyataan tersebut benar
atau salah ?
Jawab :Salah,
Presiden, Wapres dan Menteri
7.
Dasar
berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27
Desember 1949 adalah Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Benar atau
salah ?
Jawab :Benar
8.
Perubahan
struktur ketatanegaraan RI akibat diberlakukannya amandeman UUD 1945
menyebabkan beberapa lembaga Negara dikurangi maupun ditambah. Salah satu
lembaga Negara yang baru adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas
menangani pelanggaran terhadap konstitusi. Pernyataan tersebut benar atau salah
?
Jawab :Benar
9.
Pencantuman
sistem pemerintahan Negara RI sebelum amandemen, dituangkan di dalam Pembukaan
UUD 1945. Benar atau salah ?
Jawab :Salah,
Penjelasan UUD 1945
10. Dalam sistem pemerintahan
parlementer, apabila terjadi pertentangan antara Parlemen dengan eksekutif atau
dewan menteri, maka raja, ratu atau presiden membubarkan Parlemen. Pernyataan
tersebut benar atau salah ?
Jawab :Benar
SOAL MELENGKAPI
1.
Setelah
diadakan amandemen UUD 1945 dimana MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri
dari …..
Jawab :
MPR dan DPD
2.
Menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilakukan menurut …..
Jawab :
Undang-undang Dasar
3.
Yang
termasuk lembaga baru setelah amandemen UUD 1945 adalah …..
Jawab :
DPD, MK, Komisi Yudisial
4.
Setelah
amandemen UUD 1945 fungsi MPR berubah dengan terbentuknya lembaga negara baru.
Yang termasuk fungsi MPR, kecuali …..
Jawab :
menyusun dan menetapkan GBHN
5.
Menurut
pasal 14 UUD 1945 ayat 2, Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan …..
Jawab :
Dewan Perwakilan Rakyat
6.
Setelah
diadakan amandemen UUD 1945 lembaga Negara yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan berwenang menjaga kehormatan dan prilaku hakim
adalah …..
Jawab :
Komisi Yudisial
7.
Pokok
persoalan yang dibahas dalam masa sidang pertama BPUPKI adalah …..
Jawab :
Dasar Negara
8.
Secara
Yuridis Konstitusional dasar Negara pancasila lahir pada tanggal …..
Jawab : 18
Agustus 1945
9.
Piagam
Jakarta disusun oleh wakil golongan kebangsaan dan islam yang tergabung dalam
…..
Jawab :
Panitia Sembilan
10. Lembaga yang secara resmi
menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara adalah …..
Jawab : PPKI
1.) Pada awal era
reformasi, berkembang dan populer dimasyarakat banyaknya tuntutan reformasi
yang didesak oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda.
Tuntutan tersebut antara lain adalah, kecuali…
a.) Penegakkan
supremasi hukum
b.) Penghapusan
Doktrin Dwifungsi ABRI
c.) Penurunan
harga barang kebutuhan pokok
d.) Desentralisasi
Dn hubungan yang aadil antara pusat dan daerah (otonomi daerah)
2.) Ketetapan MPR tentang
referendum, yang berisi kehendak untuk tidak melakukan perubahan UUD NRI tahun
1945, adalah…
a.) Ketetapan MPR
Nomor IV/MPR/1983
b.) Ketetapan MPR
Nomor VI/MPR/1983
c.) Ketetapan MPR
Nomor IV/MPR/1993
d.) Ketetapan MPR
Nomor VI/MPR/1993
3.) Ketetapan MPR yang
berisi tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
adalah…
a.) Ketetapan MPR
Nomor VIII/MPR/1998
b.) Ketetapan MPR
Nomor XIII/MPR/1998
c.) Ketetapan MPR
Nomor XII/MPR/1998
d.) Ketetapan MPR
Nomor XI/MPR/1998
4.) Anggota panitia Ad
Hoc III adalah berjumlah……dan panitia Ad Hoc I berjumlah….
a.) 55 dan 55
b.) 45 dan 55
c.) 55 dan 45
d.) 45 dan 45
5.) ketetapan MPR yang
berisi tentang penugasan badan pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan
perubahan UUD NRI tahun 1945
a.) Ketetapan MPR
Nomor VII/MPR/2000
b.) Ketetapan MPR
Nomor VIII/MPR/2000
c.) Ketetapan MPR
Nomor IX/MPR/2000
d.) Ketetapan MPR
Nomor XI/MPR/2000
6.) Di bawah ini
adalah wewenang MPR berdasarkan UUD 1945 pasal 3 adalah, kecuali…
a.) Mengubah dan menetapkan
UUD
b.) Melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden
c.) Memberhentiakan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
d.) Memilih wakil
Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Wakil Presiden apabila terjadi
kekosonngan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
7.) Dibawah ini merupakan
pasal yang termasuk dalam perubahan UUD yang pertama (tahun 1999) dalah,
kecuali….
a.) Pasal 5 ayat 1
b.) Pasal 7
c.) Pasal 9 ayat 1
dan ayat 2
d.) Pasal 16
8.) Maksud
dari kalimat “orang Indonesia Asli ” dalm pasal 6 ayat 1 adalah..
a.) Agar sesuai
dengan kehendak presiden dan berdasarkan rule of law
b.) Agar sesuai
dengan keinginan rakyat dan berdasarkan rule of law
c.) Agar sesuai
dengan para pejabat Negara dan berdasarkan rule of law
d.) Agar sesuai
dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egilater, dan berdasarkan
rule of law
9.) Presiden dan Wakil
presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, adalah bunyi
pasal..
a.) Pasal 6
ayat 1
b.) Pasal 6A ayat
1
c.) Pasal 6 ayat 2
d.) Pasal 6a ayat
2
10.) Presiden dan DPR
tidak dapat saling menjatuhkan karena…
a.) Adanya rasa
saling menghormati antara Presiden dan DPR
b.) Presiden dan
DPR berasal dari parpol yang sama
c.) Kedudukan Presiden
dan DPR adalah sejajar
d.) Mempunyai visi
dan misi yang sama dalm menjalankan roda pemerintahan
11.) Keputusan MPR atas
pemerhentian Presiden dan/atau wakil persaiden harus diambil dalam rapat
paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya….. dari jumlah anggota
dan dan disetujui oleh sekurang – kurangnya…. Dari jumlah anggota yang
hadir.
a.) 3/4 dan 2/3
b.) 2/3 dan 50% +
1
c.) 3/4 dan 3/4
d.) 2/3 dn 2/3
12.) Jika presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya, ia digantikan wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Adalah
bunyi pasal 8 ayat 1 amandemen ke…
a.) 1
b.) 2
c.) 3
d.) 4
13.) Jika presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya secara bersamaan, palaksanaan tugas kepresidenan adalah Menlu,
Mendagri, dan Menhankam secara bersama –sama. Setelah itu, MPR menyelenggarakan
sidang selambat lambatnya……. Setelah itu.
a.) 30 hari
b.) 90 hari
c.) 50 hari
d.) 60 hari
14.) UUD 1945 yang
mengatur tentang pemerintahan daerah adalah BAB VI. Dalam BAB tersebut
terdapat…..pasal dan…..ayat.
a.) 3 pasal dan 10
ayat
b.) 3 pasal dan 9
ayat
c.) 2 pasal dan 7
ayat
d.) 3 pasal dan 11
ayat
15.) Gebernur, Bupati,
dam Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal tersebut sesuai dengan bunyi
pasal…
a.) Pasal 18 ayat
4, amandemen ke 4
b.) Pasal 18 ayat
4, amandemen ke 2
c.) Pasal 18 ayat
4, amandemen ke 3
d.) Pasal 18 ayat
3, amandemen ke 4
16.) Dewn perwakilan
Rakyat memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali…
a.) legislasi
b.) anggaran
c.) pengawasan
d.) interpelasi
17.) I Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislative.
II. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislative
III. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislative
IV.Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen
Dari pernyataan diatas, yang
termasuk ciri ciri dari system pemerintahan parlementer adalah pernyataan
nomor..
a.) I dan III
b.) II dan III
c.) I dan II
d.) II dan IV
18.) Apabila RUU dibahas oleh
DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, tetapi tidak mendapat
persetujuan bersama,maka..
a.) RUU tersebut
sah menjadi UU dan wajib diundangkan
b.) RUU tersebut
sah menjadi UU dan tidak wajib diundangkan
c.) Boleh diajukan
lagi dalam persidangan masa itu.
d.) Tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
19.) I. Dapat mengajukan RUU
yang berkaitan dengan Otonomi daerah dan ikut membahasnya
II. Dapat mengajukan RUU yang
berkaitan dengan Otonomi daerah dan tidak berhak ikut membahasnya.
III. Dapat melakukan pengawasan
terhadap RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
IV. Dapat memberi pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah
Pernyataan diatas yang termasuk
dalam kewenangan DPD adalah…
a.) I dan II
b.) I dan IV
c.) II dan IV
d.) I dan III
20.) Kekuasaan DPR dalam
membentuk undang – undang ditur dalam…
a.) Pasal 20 ayat
1 dan 2
b.) Pasal 20 ayat
1 - 5
c.) Ketetapan MPR
Nomor XI/MPR/2000
d.) Ketetapan MPR
Nomor XII/MPR/2000
21.) Kelemahan dari suatu
Negara yang menganut system pemerintahan Parlementer adalah..
a.) Kedudukan badan eksekutif/kabinet
sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu
kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
b.) Pembuat kebijakan dapat ditangani
secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan
legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu
partai atau koalisi partai
c.) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan
langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
d.) Penyusun program kerja kabinet mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
22.) Kewenangan mahkamah Agung
tercantum dalam UUD 1945 pasal..
a.) Pasal 24 ayat
1 - 5
b.) Pasal 24A ayat
1 - 5
c.) Pasal 24A ayat
1 dan 2
d.) Pasal 24B ayat
1 - 4
23.) Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut
merupakan bunyi pasal..
a.) Pasal 6A ayat
1
b.) Pasal 6A ayat
2
c.) Pasal 6A ayat
3
d.) Pasal 6 ayat 1
24.) Alasan pemberhentian
presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam..
a.) Pasal 7A
b.) Pasal 7B ayat
1
c.) Pasal 7B ayat
3
d.) Pasal 7C
25.) Perhatikan pernyataan dibawah
ini.
I. Berwenang
memberhentikan Presiden
II. Berwenang
mengadili pada tingkat kasasi
III. Berwenang menguji
peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang, terhadap undang –
undang
IV. Berwenang memutus
peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang, terhadap undang –
undang
Yang termasuk wewenang Mahkamah konstitusi
adalah pernyataan nomor..
a.) I dan II
b.) I dan III
c.) II dan III
d.) II dan IV
26.) Hal dibawah ini yang bukan
merupakan isi dari UUD 1945 sebelum perubahan adalah..
a.) Terdapat
penjelasan
b.) Terdapat 2
pasal aturan tambahan
c.) Terdapat 2
ayat aturan tambahan
d.) Terdapat 37
pasal
27.) Indonesia telah
menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sebanyak..
a.) 4 kali
b.) 3 kali
c.) 2 kali
d.) 1 kali
28.) Berkewajiban menghargai
hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang
Undang. Hal tersebut merupakan inti dari pasal…
a.) Pasal 28A
b.) Pasal 28B
c.) Pasal 28G
d.) Pasal 28J
29.) Setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalm hubungan
kerja. Hal tersebut merupakan bunyi pasal…
a.) Pasal 28D
b.) Pasal 28D ayat
3
c.) Pasal 28D ayat
2
d.) Pasal 28D ayat
1
30.) Dalam kasus korupsi wisma
atlet di Palembang, banyak terlibat para pejabat Negara. Seseorang yang telah
ditetapkan bersalah dalm kasus tersebut adalah..
a.) Angelina
sondhak
b.) Gayus Tambunan
c.) Antasari Ashar
d.) Dhana
Widyatmika
SOAL PILAHAN BENAR DAN SALAH
1.) (….) Pasal
23B, ”macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang Undang”
2.) (….) Pasal 26
ayat 1 “yang menjadi warga Negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli
serta orang orang dari bangsa lain yang ditetapkan dengan Undang Undang”
3.) (….) Ciri
Negara hukum “Administratief rechtsspraak” biasanya dianut oleh Negara
hukum dengan latar belakang tradisi eropa Kontinental.
4.) (….)
Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam UUD
1945 pasal 13
5.) (….) Dalam
system pemerintahan presidensiil, Presiden memiliki
hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang
memimpin departemen dan non-departemen.
1.
Berapakah jumlah panitia Ad Hoc I?
a.
54 c.
35
b.
45 d.
53
2.
Kapankah dilakukan perubahan kedua UUD NRI 195?
a.
7-18 Agustus 2000 c.
1-9 November 2000
b.
14-21 Oktober 2000 d.
1-11 Agustus 2002
3.
Berikut ini adalah kewenangan MPR, kecuali ....
a.
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
b.
Melantik Presiden dan/ atau wakil presiden
c.
Memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
undang-undang
d.
Memilih wakil presiden dari tiga calon yang diusulkan presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
4.
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
... .
a.
DPR c.
DPD
b.
MK d.
MA
5.
Siapakah yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri?
a.
DPR c. MA
b.
MK d.
Presiden
6.
Siapakah yang berwewenang mengusulkan calon hakim agung?
a.
KY c.
DPR
b.
Presiden d.
MK
7.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.
Merupakan bunyi pasal ....
a. 25 c.
26(1)
b. 25A d.
26(2)
8. Batang
tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan adalah ...
a. 16
bab, 37 pasal, 94 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
b. 18 bab,
37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
c. 16
bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
d. 16 bab,
37 pasal, 49 ayat, 2 pasal aturan peralihan, 4 ayat aturan tambahan
9. Setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan. Tertera pada ... .
a.
Pasal 31(1) c.
Pasal 32(1)
b. Pasal
31(2) d. Pasal
32(2)
10.
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.
a.
Pasal 37(5) c.
Pasal 37(3)
b. Pasal
37(4) d. Pasal
37(2)
11. Anggota komisi yudisial
diangkat dan diberhentikan oleh ... dengan ... DPR.
a.
Mahkamah Agung, usul c.
Mahkamah Agung, persetujuan
b. Presiden,
saran d.
Presiden, persetujuan
12.
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.
a.
Pasal 28A c.
Pasal 28B
b. Pasal 28F d.
Pasal 28G
13. Hak dan kewajiban warga
negara Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam ... .
a.
Pasal 30(1) c.
Pasal 30(3)
b. Pasal
30(2) d. Pasal
30(4)
14. Bunyi pasal 32 (2) yaitu
... .
a. Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
b. Lagu kebangsaan
ialah Indonesia raya
c. Negara
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
d. Setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
15.
Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Tertera pada pasal ... .
a.
29(1) c.
30(1)
b.
29(2) d.
30(2)
16. Berikut ini adalah dasar
yuridis Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kecuali ... .
a.
Pasal 37 UUD 1945 c. TAP MPR
No. IX/MPR/2000
b. TAP MPR
No. XI/MPR/1999 d. TAP MPR No.
XI/MPR/2001
17.
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara. Tertera pada ... .
a.
Pasal 11(1) c.
Pasal 11(2)
b. Pasal 10 d.
Pasal 12
18. Kesepakatan dasar mengenai
proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kecuali ... .
a. Tidak
mengubah pembukaan UUD 1945
b. Perubahan
dilakukan dengan cara “referendum”
c. Penjelasan
UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
d. Mempertegas
sistem presidensiil
19. Wewenang presiden sebagai kepala negera yang mendapat pertimbangan dari DPR, kecuali ... .
a.
Mengangkat duta c.
Memberi grasi dan rehabilitasi
b. Menerima
duta d.
Memberi amnesti dan abolisi
20. Majelis Permusyawaratan
Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam lima tahun di ibukota negara.
a.
Sekali c.
Tiga kali
b. Dua kali d.
Empat kali
Isian singkat:
1. Perubahan
ketiga Undang-undang Dasar 1945 dilakukan dari tanggal ....sampai .... November
2001
2. Bagaimanakah
sistematika Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan?
3. Alat negara yang
bertugas mempertgahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
adalah ... .
4. Referendum
diatur dalam Tap MPR No....
5. Bahasa
Indonesia ialah bahasa Indonesia, pernyataan ini terdapat pada pasal ... .
6. Apakah perbedaan antara “diatur dengan” dan
“diatur dalam” undang-undang?
Contoh
soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak
tematik :
1. Mengapa TAP MPRS no25/1966 Tetap dipertahankan?
Jawab :
a) TAP MPRS 25/1966 berisi tentang pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme di indonesia
b) mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c) TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
6. Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA?Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7. Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8. Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9. Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10. Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11. Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
1. Mengapa TAP MPRS no25/1966 Tetap dipertahankan?
Jawab :
a) TAP MPRS 25/1966 berisi tentang pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme di indonesia
b) mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c) TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
6. Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA?Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7. Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8. Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9. Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10. Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11. Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Hak – Hak Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)
1. Hak angket, adalah hak DPR untuk
mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu.
2. Hak Interpelasi, adalah hak DPR
untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden.
3. Hak menyatakan pendapat, adalah
hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai
kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.
4. Hak budget, adalah hak DPR untuk
mengesahkan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Balanja Negara) menjadi APBN
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
5. Hak Bertanya, adalah hak DPR
untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.
6. Hak Imunitas, adalah hak DPR yang
tidak dapat diganggu gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau
keputusan yang telah dibuatnya.
7. Hak Petisi, adalah hak DPR untuk
mengajukan usul / anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah.
8. Hak inisiatif, adalah hak DPR
untuk mengajukan usul RUU (Rancangan Undang-Undang)
9. Hak Amandemen, adalah hak DPR
untuk mengadakan/mengajukan perubahan terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang)